Perjanjian Kerjasama pemborongan Pemasangan Instalasi Listrik

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini [..........], tanggal [..........] bulan [...] tahun [.............] [...........], telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik antara*):

1. Nama : [..........................................]
Jabatan : [..........................................]
Alamat : [..........................................]
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [..........................................]
Jabatan : [..........................................]
Alamat : [..........................................]
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborongan instalasi listrik dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
DEFINISI

Hal yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA sebagai pemborong pekerjaan telah mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA dengan menerima suatu harga yang telah disepakati.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan pemasangan instalasi listrik pada proyek PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menyetujui dengan menerima pekerjaan pemasangan instalasi listrik.

PASAL 3
PENYEDIAAN BARANG

Seluruh barang-barang material yang diperlukan dalam pengerjaan instalasi listrik tersebut disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hanya mengerjakan pemasangan sesuai dengan denah yang telah ditetapkan.

PASAL 4
HARGA

1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana disebut pada PASAL 2 adalah Rp [............................].
2. Harga borongan sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi biaya pemasangan listrik dan PPn.

PASAL 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) dalam rangkap 2 kepada PIHAK PERTAMA untuk pengesahannya sebelum pekerjaan dilaksanakan.
2. PIHAK KEDUA menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dalam waktu [......] bulan terhitung sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

PASAL 6
PENGAWASAN

1. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA akan menempatkan wakilnya untuk memeriksa dan mengawasi seluruh proses pekerjaan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menyimpang dari perjanjian, wakil PIHAK PERTAMA berhak menghentikan dan atau membongkar pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG

1. Selama dalam proses pengerjaan pemborongan, seluruh material yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik yang dipasang maupun yang belum dipasang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Apabila barang-barang material tersebut hilang atau rusak, maka PIHAK KEDUA wajib menggantinya dengan material yang sama seperti material yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
PERUBAHAN

1. Apabila terjadi perubahan-perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan melaksanakan perubahan tersebut sesudah mendapat instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila akibat perubahan-perubahan pekerjaan tersebut akan menambah biaya pengerjaan pada PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
SISTEM PEMBAYARAN

Sistem pembayaran pemborongan pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut.
1. Pembayaran tahap pertama sebesar [...] % atau sebesar Rp [..............................] dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Pembayaran sisanya sebesar [......]% atau sebesar Rp [............................] dilakukan secara angsuran yang disesuaikan dengan prestasi kerja PIHAK KEDUA.
3. Penghitungan persentase prestasi kerja PIHAK KEDUA dilakukan setiap [......] minggu sekali oleh wakil PIHAK PERTAMA.
4. Pembayaran angsuran sebagaimana disebut pada ayat 2 dilakukan paling lambat [....] hari setelah pengecekan prestasi kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 10
PEMOTONGAN

Pada setiap tahapan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan presentasi kerja PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak memotong sebesar [....]% dari jumlah pembayaran tersebut sebagai retention yang akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA [......] bulan setelah serah terima keseluruhan pekerjaan tersebut dilakukan.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

1. PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda oleh PIHAK PERTAMA sebesar [....]% dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan kecuali keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure).
2. Setiap keterlambatan pembayaran, PIHAK PERTAMA dapat dikenakan denda oleh PIHAK KEDUA sebesar [.....]% untuk setiap hari dari seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang telah jatuh tempo.

PASAL 12
PERAWATAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa jangka waktu garansi atas pekerjaan tersebut adalah [.....] bulan sejak penyerahan pertama pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia mengganti dan atau memperbaiki seluruh kerusakan selama masa garansi yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan atas biaya PIHAK KEDUA sendiri kecuali jika kerusakan tersebut akibat kesalahan supervisi atau instruksi yang diberikan oleh wakil PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 14
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri [..............].

PASAL 15
LAIN-LAIN

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PIHAK PERTAMA                                       PIHAK KEDUA
[.............................]                           [....................................]
SAKSI-SAKSI:
1. [.....................................]
2. [.....................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerjasama Pemborongan Rumah Tinggal

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah, masing-masing*):

1. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Pekerjaan : [..............................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [..............................................]
Alamat : [..............................................]
Jabatan : [..............................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [......................] yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pemborongan pekerjaan rumah tinggal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik PIHAK PERTAMA yang terletak di [.........................] berdasarkan Surat Perintah Kerja No. [...........................] tertanggal [....................................] dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan rumah PIHAK PERTAMA sesuai dengan denah dan konstruksi terlampir.

PASAL 2

PIHAK KEDUA setuju dan bersedia memulai pekerjaan pembangunan rumah tinggal tersebut paling lambat [....] hari setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus sudah selesai serta diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama [.....] hari kemudian.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harga borongan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp [....................].
2. Pembayaran tahap pertama sebesar [.....]% atau sebesar Rp [...................................] dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.
3. Pembayaran sisanya sebesar [......]% atau sebesar Rp [.......................................] dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan prestasi kerja PIHAK KEDUA.
4. Penghitungan persentase prestasi kerja PIHAK KEDUA dilakukan setiap [...] minggu sekali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan setuju untuk membayar biaya materai dan pajak-pajak yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian ini.

PASAL 5

Kecuali karena force majeure dan atau karena kelalaian PIHAK PERTAMA sendiri, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar [....] % setiap hari dari nilai kontrak yang dihitung sejak pekerjaan tersebut dinyatakan terlambat oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

2. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan secara tunai dan sekaligus seluruh uang yang telah diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

1. PIHAK PERTAMA berhak mengubah dan atau membongkar hasil pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA, apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan denah atau konstruksi yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal perubahan dan pembongkaran sebagaimana disebut pada ayat 1 pasal ini membutuhkan biaya, menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8

1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri [..............].

PASAL 10

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 11

Perjanjian ini baik dalam hal pengurangan atau penambahan pekerjaan dapat diubah atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 12

Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan terus berlaku sampai kedua belah pihak memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing.

PASAL 13

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dibuat di : [..............................]

Pada : [..............................]

PIHAK KEDUA                                    PIHAK PERTAMA
[...........................]                   [.....................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini, [........] tanggal [........] bulan [.......] tahun [.......] kami yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
No. KTP : [.....................................]
Pekerjaan : [.....................................]

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
No. KTP : [.....................................]
Pekerjaan : [.....................................]

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut.
1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik rumah yang terletak di [..........................................] Kelurahan [...............................] Kecamatan [.............................] Kota [................................], yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SEWA.

2. PIHAK PERTAMA tersebut akan menyewakan OBYEK SEWA kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai [.....................................].
3. PIHAK KEDUA menyewa OBYEK SEWA tersebut dari PIHAK PERTAMA.
Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

1. Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku untuk jangka waktu tanggal [....] bulan [...] tahun [....] sampai dengan tanggal [....] bulan [....] tahun [....].

2. Setelah jangka waktu seperti dimaksud ayat 1 pasal ini berakhir maka perjanjian sewa-menyewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kedua belah pihak.

PASAL 2

1. Kedua belah pihak setuju bahwa harga sewa dalam perjanjian ini sebesar Rp […………..[ [(………….. )] untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1.

2. Harga sewa sebagaimana dimaksud PASAL 2 ayat 1 tersebut dibayar secara sekaligus/tunai pada saat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

3. Untuk penerimaan uang harga sewa tersebut PIHAK PERTAMA akan membuat kwitansi tersendiri yang merupakan bukti sah atas pelunasan pembayaran sewa terhadap OBYEK SEWA.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan OBYEK SEWA kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan bersih dan terawat baik, [...](….) hari setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Dalam hal jangka waktu perjanjian sesuai dengan PASAL 1 berakhir maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali OBYEK SEWA tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong dan terawat baik pula.

PASAL 4

1. PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan gangguan apa pun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas OBYEK SEWA yang disewa oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA menjamin OBYEK SEWA yang disewakan bebas dari kerusakan struktur bangunan atau kerusakan lainnya.

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA wajib merawat dan menjaga OBYEK SEWA dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran biaya beban pemakaian listrik dan air khusus OBYEK SEWA sesuai dengan tagihan rekening dari instansi terkait.
3. PIHAK KEDUA dengan cara apa pun dilarang menyewakan kembali dan atau memindahkan hak penghunian atas OBYEK SEWA yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib mengosongkan kembali OBYEK SEWA dan mengembalikan ke kondisi semula seperti sebelum ditempati apabila OBYEK SEWA tersebut tidak diperpanjang.
5. PIHAK KEDUA berhak atas penggunaan jaringan listrik dan menaikkan tegangan sesuai dengan kebutuhan.
6. PIHAK KEDUA berhak mengubah bentuk dan struktur bangunan OBYEK SEWA dengan izjin yang telah diberikan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan OBYEK SEWA untuk digunakan PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan tidak digunakan oleh pihak mana pun untuk keperluan apa pun.
2. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA menggunakan OBYEK SEWA sesuai dengan fungsinya.
3. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk menaikkan tegangan listrik sesuai dengan kegunaan dan fungsinya.
4. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan struktur bangunan terhadap OBYEK SEWA sesuai dengan kebutuhan.
5. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan di lokasi setiap terjadi kerusakan OBYEK SEWA.
6. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan tagihan tahun berjalan.

PASAL 7

1. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa tersebut maka PIHAK KEDUA diberikan prioritas untuk memperpanjang waktu sewa dengan mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya [...] (….) bulan sebelum waktu sewa berakhir.
2. Apabila PIHAK KEDUA menginginkan perjanjian kerjasama ini diakhiri sebelum waktunya maka PIHAK PERTAMA tidak wajib mengembalikan sisa harga sewa yang sudah dibayar oleh PIHAK KEDUA untuk periode sewa yang belum berjalan,.Sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA yang menghendaki berakhirnya perjanjian tersebut maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan sisa harga sewa untuk masa sewa yang belum berjalan tersebut dan membayar biaya kompensasi atas pemindahan barang-barang berikut perlengkapannya.

PASAL 8

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian perjanjian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat memilih tempat kediaman hukum yang sah di kantor Panitera Pengadilan [..................].

PASAL 10

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, semua bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari tanggal yang telah disebut pada halaman pertama di atas.

PIHAK KEDUA                                                            PIHAK PERTAMA
[…………………..]                                                              […………………..]

SAKSI-SAKSI:
1. [.....................]
2. [.....................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini, [...................] tanggal [........] bulan [.............] tahun [.......] kami yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Pekerjaan : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Pekerjaan : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA menyewakan rumah kepada PIHAK KEDUA yang terletak di [...........................] dengan Sertifikat Hak Milik No. [............] dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut.
Listrik [............] watt dari PLN dengan nomor pelanggan [..............].
Air bersih dari PDAM dengan nomor pelanggan [..............].
Telepon tetap nirkabel dari PT [..............] dengan nomor pelanggan [..............].

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

1. Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku [............] hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya pada [............................].
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA harus menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini dalam jangka waktu [......] bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

PASAL 2

1. Uang sewa rumah tersebut sebesar Rp [..............] per tahun yang sudah dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Akta perjanjian ini berlaku sebagai kwitansi yang sah.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang milik PIHAK PERTAMA.
2. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali rumah dalam keadaan kosong dan terpelihara dengan baik kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak wajib menyediakan sarana penampungan barang-barang dari PIHAK KEDUA.
3. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan PIHAK KEDUA tidak menyatakan kehendaknya untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 ayat 3 maka untuk setiap keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar Rp [..............] per hari, dan denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas.
4. Apabila keterlambatan tersebut berlangsung hingga [..............] hari sejak berakhirnya perjanjian maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan rumah dari semua penghuni dan barang-barang atas biaya PIHAK KEDUA dan bilamana perlu dengan bantuan pihak kepolisian setempat.

PASAL 4

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah fungsi serta peruntukan sebagai rumah tinggal.
2. PIHAK KEDUA atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada rumah yang tidak akan mengubah konstruksi dan NJOP, serta tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus mendapat izin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa selama masa perjanjian ini berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan rumah tersebut.
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap rumah tersebut, PIHAK KEDUA tetap dapat menikmati hak sewa sampai berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

1. Selama masa sewa berlangsung, PIHAK KEDUA wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp [..................] secara tunai kepada PIHAK PERTAMA.
2. Uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA secara tunai oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK PERTAMA memastikan tidak ada kewajiban pembayaran yang tertunggak dari PIHAK KEDUA, tetapi tidak terbatas pada tagihan telepon, listrik, air, PBB, dan iuran warga.

PASAL 7

Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahkan hak sewa rumah tersebut sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

Segala kerusakan baik kecil maupun besar dari rumah tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, kecuali kerusakan yang ditimbulkan force majeure akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak

PASAL 9

Segala pungutan dan/atau iuran termasuk, iuran warga, PBB, tagihan listrik, telepon, dan air menjadi tanggungan PIHAK KEDUA selama masa perjanjian berlangsung

PASAL 10

Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan [..............].

Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermaterai enam ribu rupiah yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA                                                 PIHAK KEDUA
[.........................]                                               [.........................]

Saksi-saksi:
1. [.........................]
2. [.........................]

Categories: Uncategorized Tags:

Akta Hibah

December 3rd, 2013 No comments

No:………./…………

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, [……..] tanggal [……] bulan [……..] tahun […….]

Hadir dihadapan saya [...................................................................]
yang berdasarkan Surat Keputusan [...............................................]tanggal […….] nomor [……..] diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam PASAL 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja [......................................] dan berkantor di [..................................................] dengan dihadiri oleh saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian belakang akta ini.
- [……………………]
- [……………………]
- [……………………]
- [……………………]

Para penghadap dikenal oleh saya/penghadap [……………………] saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini […………………………………………..]
PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK PERTAMA yaitu [………………]

Hak milik/hak guna usaha/hak guna bangunan/hak pakai
Nomor [……………………] atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal […….] seluas [……………] m2 (meter persegi) dengan nomor identiffikasi tanah(NIB) […………………………….].

Hak milik/hak guna usaha/hak guna bangunan/hak pakai
Atas sebagian tanah hak milik /hak guna usaha/hak guna bangunan/hak pakai nomor [………] dengan nomor identiffikasi tanah(NIB) [………] yaitu seluas kurang lebih: […………] m2 (meter persegi) dengan batas-batas [……………….]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]
sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/peta tanggal […… ] nomor [……….] yang dilampirkan pada akta ini [……….].

Hak milik atas sebidang tanah […………………………….] persil nomor […….] blok [………..] kohir nomor [………] seluas kurang lebih : […………] m2(meter persegi) dengan batas-batas [……………….].
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]

sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/peta tanggal […… ] nomor [……….] yang dilampirkan pada akta ini [……….].

Hak milik atas satuan rumah susun: [………….] nomor […………] terletak di […………………………………………………]
- Propinsi : [………………………]
- Kabupaten/kotamadya : [………………………]
- Kecamatan : [………………………]
- Desa/kelurahan : [………………………]
- Jalan : [………………………]

Jual-beli ini meliputi pula: [………………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut ‘‘Obyek Hibah.’’
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik PIHAK KEDUA dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban PIHAK KEDUA.

PASAL 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/cacat yang tampak dan/tidak tampak [………………………………..].

PASAL 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari [………………………..] tanggal [………………………….].

PASAL 4

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal [………].

PASAL 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertahanan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertahanan Nasional tersebut.

PASAL (x)

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri [……...................................].

PASAL (x)

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh [………………………………...……….]

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini [……………………………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini [………………………………………………….]
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan […………………………………..]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]
- [………………………]

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan maka sebagai bukti kebenaran yang dikemukakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari […………] oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, para saksi, dan saya, PPAT sebanyak 2(dua) rangkap asli, yaitu 1(satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1(satu) rangkap lembar kedua disimpankan kepada Ketua Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya […………………………] untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini […………………………………]

PIHAK PERTAMA                                                PIHAK KEDUA
[……………………]                                                […………………………]

Persetujuan [……………….]
[....................................................]

Saksi Saksi
[…………………] [……………………]

Pejabat Pembuat Akta Tanah
[…………………………………………]

Categories: Uncategorized Tags:

Pernyataan Penyerahan Anak

December 3rd, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pasangan suami istri :

1. Nama Suami : [................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [................................................]
Alamat : [................................................]

2. Nama Istri : [................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [................................................]
Alamat : [................................................]

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

1. Nama Suami : [................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [................................................]
Alamat : [................................................]

2. Nama Istri : [................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [................................................]
Alamat : [................................................]

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan dengan ini menyerahkan anak kami :

Nama : [................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [................................................]
Alamat : [................................................]

Yang disertai penyerahan hak dan tanggung jawabnya sebagai keluarga kepada PIHAK KEDUA, yang kemudian agar dapat diangkat sebagai anak oleh PIHAK KEDUA.

Surat penyerahan ini kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di [................................] [tanggal, bulan, tahun]

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
1. [...........................] 1. [...........................]
2. [...........................] 2. [...........................]

Saksi-saksi :
1. [...........................]
2. [...........................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Perjanjian Kerjasama Dengan Refraksionis Optision

November 14th, 2013 No comments

Perjanjian Kerjasama

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:

 

Nama               :

No.KTP           :

Alamat            :

 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

Nama               :

No.KTP           :

Alamat            :

 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan ikatan kerjasama dengan kondisi tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar sebagaimana termuat dalam pasal demi pasal di bawah ini:

 

 

Pasal 1

 

Pihak Pertama memberi kuasa penuh kepada pihak Kedua untuk menjalankan usaha optik yang beralamat di ………………….. dan sekaligus ditunjuk sebagai penanggung jawab atas jalannya optik. Dengan tugas pokok sebagai berikut:

  1. Menyiapkan dan memperhatikan perijinan optik.
  2. Menjalankan operasional optik dari jam buka sampai jam tutup optik.
  3. Merencanakan dan mengatur tenaga kerja dan jadwal kerja karyawan optik.
  4. Menjalankan POAC (dari plaining sampai controlling) terhadap barang-barang yang dijual.
  5. Menjalankan marketing strategy atau promosi yang efektif.
  6. Memberi laporan perkembangan optik secara harian atau mingguan, jika diperlukan.

 

 

Pasal 2

Pihak kedua dibantu pihak Pertama berkewajiban untuk melengkapi segala persyaratan administrasi perijinan meliputi ijazah, pengurusan ke GAPOPIN dan IROPIN serta pengurusan ke SIPO

 

 

Pasal 3

 

Pihak Kedua wajib mempunyai Surat Ijin Refraksionis Optisien (SIRO)  yang masih berlaku dan Surat Ijin Kerja (SIK) di Optik sebagaimana pasal 1, setelah semuanya sepakat.

 

 

Pasal 4

 

Pihak Kedua disamping punya wewenang dan tangggung jawab sebagaimana tersebut di pasal 1, wajib menjalankan tugas:

Refraksi

Konsultan dalam pemilihan produk optik baik terhadap pengusaha maupun konsumen

Penyetelan

Edging

Pengambil keputusan jika dan masalah dengan konsumen

( pada item pasal 4 ini… baiknya dibicarakan dahulu dengan kedua belah pihak)

 

 

Pasal 5

 

Pihak Pertama akan memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua atas ijazah yang dipakai dalam pengurusan SIPO secara berkala termasuk dalam perpanjangannya jika ada kesepakatan, untuk 5 tahun tahap pertama sebesar Rp ………………….. (……………………. rupiah)

 

 

Pasal 6

 

Pihak Kedua akan menerima Gaji bulanan yang akan diterima selambat-lambatnya pada akhir bulan berjalan sebesar Rp…………………….. (………………….. rupiah),

 

 

Pasal 7

 

Sebagai pengelola penuh, maka pihak kedua akan menerima bonus atas laba atau keuntungan bersih yang dihitung/dibukukan tiap akhir tahun atau atas kesepakatan bersama dengan jumlah ….. % dari laba bersih tersebut.

 

 

Pasal 8

 

Jika dalam perjalanan kerjasama ini, salah satu melakukan wanprestasi maka segera dilakukan pembicaraan dan jika menemui jalan buntu maka akan ditentukan sebagai berikut:

 

Jika Pihak Pertama yang melakukan wanprestasi:

 

Pihak kedua bisa langsung berhenti bekerja dan tidak bertanggung jawab lagi atas optik tersebut, namun jika masih diperlukan dalam hal legalitas atau sebagai konsultan lepas maka kompensasi akan ditentukan secara terpisah atau pihak pertama menunjuk pihak ketiga sebagai penanggung jawab bayangan, karena Ijazah yang dipakai masih milik pihak kedua

 

Pihak pertama akan membayar seluruh kompensasi dan segala sesuatunya

 

Jika Pihak Kedua yang melakukan wanprestasi:

 

Pihak kedua bisa diberhentikan dari optik tersebut dan ijazahnya masih dipakai sebagai penanggung jawab sampai masanya selesai, atau pihak pertama mengurus penggantian penanggung jawab yang baru.

 

Pihak pertama akan membayar semua kompensasi yang mungkin masih ada

 

 

Pasal 9

 

Jika dalam perkembangan keadaan sehingga pada pasal 8 tidak dicapai sepakat apapun, maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum, dan memilih wilayah hukum……………………….(sebutkan tempat yang dinginkan)

Demikian surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, sekali lagi dengan sebenar-benarnya dan dengan iktikat baik untuk melaksanakannya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

 

……………, ……………………

 

PIHAK PERTAMA                                                                        PIHAK KEDUA

 

 

 

(Nama Jelas)                                                                                        (Nama Jelas)

 

 

 

Saksi-saksi

 

1. ………………

 

2. ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kerjasama

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:

 

Nama               :

No.KTP           :

Alamat            :

 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

Nama               :

No.KTP           :

Alamat            :

 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan ikatan kerjasama dengan kondisi tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar sebagaimana termuat dalam pasal demi pasal di bawah ini:

 

 

Pasal 1

 

Pihak Pertama memberi kuasa penuh kepada pihak Kedua untuk menjalankan usaha optik yang beralamat di ………………….. dan sekaligus ditunjuk sebagai penanggung jawab atas jalannya optik. Dengan tugas pokok sebagai berikut:

  1. Menyiapkan dan memperhatikan perijinan optik.
  2. Menjalankan operasional optik dari jam buka sampai jam tutup optik.
  3. Merencanakan dan mengatur tenaga kerja dan jadwal kerja karyawan optik.
  4. Menjalankan POAC (dari plaining sampai controlling) terhadap barang-barang yang dijual.
  5. Menjalankan marketing strategy atau promosi yang efektif.
  6. Memberi laporan perkembangan optik secara harian atau mingguan, jika diperlukan.

 

 

Pasal 2

Pihak kedua dibantu pihak Pertama berkewajiban untuk melengkapi segala persyaratan administrasi perijinan meliputi ijazah, pengurusan ke GAPOPIN dan IROPIN serta pengurusan ke SIPO

 

 

Pasal 3

 

Pihak Kedua wajib mempunyai Surat Ijin Refraksionis Optisien (SIRO)  yang masih berlaku dan Surat Ijin Kerja (SIK) di Optik sebagaimana pasal 1, setelah semuanya sepakat.

 

 

Pasal 4

 

Pihak Kedua disamping punya wewenang dan tangggung jawab sebagaimana tersebut di pasal 1, wajib menjalankan tugas:

Refraksi

Konsultan dalam pemilihan produk optik baik terhadap pengusaha maupun konsumen

Penyetelan

Edging

Pengambil keputusan jika dan masalah dengan konsumen

( pada item pasal 4 ini… baiknya dibicarakan dahulu dengan kedua belah pihak)

 

 

Pasal 5

 

Pihak Pertama akan memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua atas ijazah yang dipakai dalam pengurusan SIPO secara berkala termasuk dalam perpanjangannya jika ada kesepakatan, untuk 5 tahun tahap pertama sebesar Rp ………………….. (……………………. rupiah)

 

 

Pasal 6

 

Pihak Kedua akan menerima Gaji bulanan yang akan diterima selambat-lambatnya pada akhir bulan berjalan sebesar Rp…………………….. (………………….. rupiah),

 

 

Pasal 7

 

Sebagai pengelola penuh, maka pihak kedua akan menerima bonus atas laba atau keuntungan bersih yang dihitung/dibukukan tiap akhir tahun atau atas kesepakatan bersama dengan jumlah ….. % dari laba bersih tersebut.

 

 

Pasal 8

 

Jika dalam perjalanan kerjasama ini, salah satu melakukan wanprestasi maka segera dilakukan pembicaraan dan jika menemui jalan buntu maka akan ditentukan sebagai berikut:

 

Jika Pihak Pertama yang melakukan wanprestasi:

 

Pihak kedua bisa langsung berhenti bekerja dan tidak bertanggung jawab lagi atas optik tersebut, namun jika masih diperlukan dalam hal legalitas atau sebagai konsultan lepas maka kompensasi akan ditentukan secara terpisah atau pihak pertama menunjuk pihak ketiga sebagai penanggung jawab bayangan, karena Ijazah yang dipakai masih milik pihak kedua

 

Pihak pertama akan membayar seluruh kompensasi dan segala sesuatunya

 

Jika Pihak Kedua yang melakukan wanprestasi:

 

Pihak kedua bisa diberhentikan dari optik tersebut dan ijazahnya masih dipakai sebagai penanggung jawab sampai masanya selesai, atau pihak pertama mengurus penggantian penanggung jawab yang baru.

 

Pihak pertama akan membayar semua kompensasi yang mungkin masih ada

 

 

Pasal 9

 

Jika dalam perkembangan keadaan sehingga pada pasal 8 tidak dicapai sepakat apapun, maka kedua belah pihak sepakat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum, dan memilih wilayah hukum……………………….(sebutkan tempat yang dinginkan)

Demikian surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, sekali lagi dengan sebenar-benarnya dan dengan iktikat baik untuk melaksanakannya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

 

……………, ……………………

 

PIHAK PERTAMA                                                                        PIHAK KEDUA

 

 

 

(Nama Jelas)                                                                                        (Nama Jelas)

 

 

 

Saksi-saksi

 

1. ………………

 

2. ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Perjanjian Kerjasama

November 14th, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENYEDIA BARANG

 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA

 

 

Pada hari ini, _____ , tanggal _____ , bulan _____ , tahun _____ , telah terjadi Perjanjian Kerja Sama antara:

 

1. Nama         :

Jabatan       :

Alamat       :

 

Dalam hal ini bertindak dalan jabatannya selaku direktur untuk dan atas nama perseroan terbatas PT _____ berkedudukan di _____ dan beralamat di Jalan _____  , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

 

2. Nama         :

Pekerjaan   :

Alamat       :

 

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

 

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada perorangan atau perusahaan yang akan membeli barang-barang elektronik secara kredit (yang selanjutnya disebut Barang).

 

Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang menjual barang-barang elektronik kepada pihak konsumen yang membutuhkan barang tersebut.

 

Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam menjual dan mendanai kebutuhan para pembeli barang secara kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

 

 

Pasal 1

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu _____ (_____) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Perpanjangan jangka waktu kerja sama ini dapat dilakukan dalam hal kedua belah pihak menyetujui dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

 

 

Pasal 2

WILAYAH PEMASARAN

 

Dalam menjalankan pemasaran barang-barang elektronik tersebut berada pada wilayah pemasaran PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 3

PERIZINAN

 

1.   PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya, dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya.

 

2.   PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya.

 

 

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

 

1.   PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan proses pendanaan secara cepat atas setiap calon debitur yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

 

2.   PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk setiap kali terjadi transaksi, dalam waktu _____ (_____) hari kerja setelah calon debitur yang diajukan PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan seluruh dokumen, aplikasi, tanda terima Barang kekonsumen, serta faktur atau invoice telah diserahkan dan diterima baik dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

 

3.   Jumlah uang yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah uang yang sama dan sesuai dengan jumlah yang tertera pada faktur dengan terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah pembayaran pertama yang dilakukan oleh konsumen.

 

4.   PIHAK PERTAMA akan menepatkan _____ (_____) orang petugas pada outlet PIHAK KEDUA untuk membantu menjalankan proses otorisasi dan transaksi.

 

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

 

1.   PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu, lengkap, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.

 

2.   Apabila PIHAK KEDUA berselisih dengan konsumen, maka PIHAK KEDUA wajib dengan segera menyelesaikan perselisihan tersebut dengan segera dan tuntas tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.

 

3.   PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuanketentuan yang berlaku khususnya mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen dalam hal penukaran Barang, pengembalian Barang, atau uang, masalah pelayanan, masalah harga, dan lain-lain.

 

4.   PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik PIHAK PERTAMA maupun nama baik PIHAK KEDUA dalam menjual Barang PIHAK KEDUA maupun saat berlangsung-nya perjanjian pembiayaan secara angsuran antara PIHAK PERTAMA dengan debitur yang pembeliannya diperoleh dari PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 6

LARANGAN

 

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan meminta atau mengambil uang pembayaran angsuran dari debitur apabila debitur keliru melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara sengaja atau tidak sengaja menyerahkan uang pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 7

JAMINAN

 

Untuk menghindari keraguan atas keamanan dan membuktikan itikad baik dari PIHAK KEDUA atas dana yang disiapkan kepada pembeli Barang PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan jaminan sebagai berikut:

 

1.   Semua konsumen dijamin telah melakukan pembayaran pertama serta potongan yang lain pada saat sebelum pengiriman barang itu dilakukan.

 

2.   Kepemilikan atas barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pembeli barang sesuai dengan jenis yang tertera pada faktur. Dan, Barang yang diserahkan tersebut bebas dari beban jaminan apa pun.

 

3.   PIHAK KEDUA tidak pernah mengadakan perjanjian apa pun dengan pihak pembeli barang selain jual beli atas barang tersebut.

 

4.   PIHAK KEDUA senantiasa akan memberikan jaminan pabrik atas Barang yang dibeli konsumen sesuai dengan ketentuan jaminan dari pihak pabrik yang membuat barang itu.

 

 

Pasal 8

KEADAAN LALAI

 

PIHAK KEDUA berada dalam keadaan lalai apabila terjadi keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksud di bawah ini:

 

1.   PIHAK KEDUA memberikan data atau keterangan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau bertentangan dengan Perjanjian ini.

 

2.   PIHAK KEDUA melanggar atau lalai memenuhi salah satu dari ketentuan atau Perjanjian ini.

 

3.   Terhadap PIHAK KEDUA diajukan permohonan kepailitan oleh pihak ketiga.

 

4.   Harta kekayaan PIHAK KEDUA disita oleh pengadilan.

 

5.   PIHAK KEDUA melakukan tindakan terhadap harta kekayaan sebagai berikut:

-    Mengurangi atau menghentikan usaha binis PIHAK KEDUA.

-    PIHAK KEDUA tidak mampu membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo.

-    Melakukan pemanggilan terhadap para kreditur dalam rangka utang-utang PIHAK KEDUA.

-    Menjual secara borongan sebagian usaha atau seluruh usaha PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 9

FORCE MAJEURE

 

1.   Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan masing-masing yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, mencakup antara lain tapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang terbukti terjadi di luar kebiasaan masing-masing pihak untuk mengendalikan.

 

2.   Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.

 

Pasal 10

SANKSI

 

1.   Apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu dari ketentuan yang ada pada Perjanjian ini, atau PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya sebagai-mana tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib dengan segera dan seketika membayar seluruh jumlah tagihan yang belum terbayar oleh konsumen tesebut.

 

2.   Adanya pembayaran tersebut tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari terjadinya apelanggaran dan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 11

PAJAK

 

Seluruh pajak baik secara langsung atau tidak langsung yang timbul sehubungan dengan adanya transaksi jual beli barang antar PIHAK KEDUA dengan pihak konsumen ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 12

PENGALIHAN PERJANJIAN

 

Selama masa berlaku Perjanjian ini kedua belah pihak dengan cara dan alasan apa pun juga tidak dibenarkan dan tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

 

 

Pasal 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

 

1.   Perjanjian ini dapat diputus setiap saat oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis _____ (_____) hari sebelumnya, dan pemutusan ini dengan cara apa pun tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sehubungan dengan tagihan-tagihan para konsumen yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA, sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sehubungan dengan transaksi-transaksi mengenai tagihan yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

 

2.   Pemutusan Perjanjian tersebut oleh Para Pihak tanpa memerlukan putusan pengadilan, dan karenanya kedua belah pihak sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

 

 

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor pengadilan Negeri _____ .

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                           PIHAK KEDUA

 

 

 

_____________                                                                                  ___________

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

November 11th, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJA

WAKTU TERTENTU

 

Pada hari ini, [................], tanggal [......] bulan [..............] tahun [.....................] [(................... )] bertempat di [........................], pihak-pihak tersebut di bawah ini:

 

  1. [      n   a  m   a     ] dalam hal ini bertindak selaku Pemilik dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas  nama [  n a m a  p e r u s a h a a n  ] berkantor di [......................................................] selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut  PIHAK PERTAMA.

 

  1. [      n   a  m   a     ] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi beralamat di [..............................................................................................................................................................], selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut “Perjanjian” berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

 

Pasal 1

MASA KERJA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

 

  1. Pihak Kedua akan dipekerjakan oleh Pihak Pertama selama [.................(............)] tahun terhitung tanggal [.............................................] sampai dengan [............................]. Pihak Kedua bekerja sebagai [………….. ] pada  [.........................]. Selama masa kontrak, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal [........] hari kalender.

 

  1. Pihak Kedua bertanggung jawab langsung dan di bawah pengawasan Manager Operational ataupun General Manager.

 

 

  1. Pihak Kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

ü  [..............................................................................]

 

  1. Pihak Pertama berhak memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua selain dari yang tersebut di atas.

 

 

Pasal 2

TEMPAT KERJA

  1. Dalam melaksanakan tugas Pihak Kedua berkedudukan di [.................................................] yang terletak di [......................................................................]

 

  1. Pihak Pertama berhak memindahkan Pihak Kedua ke tempat tugas yang lain.

 

Pasal 3

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

  1. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian untuk yang ke-2 (dua) ini apabila Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak Kedua.

 

  1. Bahwa dalam hal Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak Kedua setelah masa perjanjian ke-2 (dua) berakhir, maka Pihak Pertama akan melakukan pengangkatan Pihak Kedua sebagai Karyawan Tetap.

 

  1. Dalam hal masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir tanpa ada pengajuan pengangkatan dari Pihak Pertama sebagai Karyawan Tetap, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa Perjanjian tersebut.

 

 

Pasal 4

PEMBARUAN MASA KONTRAK KERJA

  1. Dalam hal Perpanjangan Masa Kontrak Kerja telah berakhir, dan Pihak Pertama masih membutuhkan tenaga Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua sepakat untuk dilakukan Pembaruan Masa Kontrak Kerja, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dapat dapat diperarui paling lama [.............(........)] tahun.

 

  1. Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan 30 [.............(............)] hari setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama berakhir.

 

 

Pasal 5

G A J I

Pihak Kedua memperoleh gaji bersih dari Pihak Pertama sebesar Rp. [................],- [( ..........................................)] per bulan dan akan dibayarkan pada setiap tanggal 5 bulan berjalan dengan rincian sebagai berikut :

ü  Gaji Pokok            : Rp.[...............................................]

ü  Tunjangan             : Rp.[...............................................]

ü  Transportasi          : Rp.[...............................................]

ü Total                      : Rp.[...............................................]

 

Gaji tersebut diatas belum termasuk uang lembur yang besarnya tiap bulan berdasarkan jumlah jam lembur.

 

Serta untuk divisi Marketing, gaji tersebut di atas belum termasuk uang komisi penjualan yang akan di bayarkan apabila mencapai target penjualan yang telah ditetapkan Pihak Pertama dan pembayaran uang komisi tersebut akan dilakukan pada tanggal [............] bulan berikutnya.

 

 

Pasal 6

PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua.

 

 

Pasal 7

TUNJANGAN HARI RAYA

Tunjangan Hari Raya senilai dengan satu bulan Gaji Pokok akan dibayarkan kepada Pihak Kedua dan akan dibayarkan sebelum Hari Raya dihitung secara proposional untuk tahun pertama dan terakhir Pihak Kedua tersebut bekerja di [ nama perusahan ].

 

 

Pasal 8

WAKTU KERJA

  1. Waktu kerja resmi yang ditetapkan Perusahaan adalah [........(.........................)] jam perhari, dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, yang di tentukan oleh masing-masing kepala divisi.

 

  1. Jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak [...........(.........................)] hari kerja dengan [...........(.........................)] hari libur yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

 

 

Pasal 9

C  U  T  I

  1. Pihak Kedua berhak atas cuti tahunan selama [........(...........................)] hari di hitung secara proposional sesuai tahun mulai atau berakhirnya masa kerja di Perusahaan.

 

  1. Hak Cuti timbul setelah Pihak Kedua mempunyai masa kerja selama [........(.........................)] tahun.

 

 

Pasal 10

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

  1. Pihak Kedua wajib tunduk dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan tata tertib pada Peraturan Perusahaan (PP) yang berlaku saat ini maupun yang berlaku dikemudian hari. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administrasi kepada Pihak Kedua.

 

  1. Selama Perjanjian Kerja ini berlangsung, jika Pihak Kedua tidak mampu menunjukan kinerja yang baik, maka Pihak Kedua dengan penuh kesadaran akan mengundurkan diri dari Perusahaan.

 

  1. Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua dilarang menerima pembayaran dari segala sumber atau perusahaan lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

 

 

Pasal 11

KERAHASIAN INFORMASI

Pihak Kedua secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah masa kerja dilarang memberitahukan Informasi yang bersifat Rahasia, kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses campuran, racikan, metode, sistem rancangan dan data keuangan, pekerjaan pengembangan atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis lainnya atau informasi yang di wajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, atau setiap informasi yang bersifat rahasia yang di edarkan melalui sistem elektronik internal atau lainnya, kecuali telah memperoleh persetujuan Pihak Pertama.

 

 

Pasal 12a

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

  1. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka selama [........(.........................)] bulan setelahnya, Pihak Kedua secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh memberikan pekerjaan, mempengaruhi atau mencoba pegawai Pihak Pertama untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Pertama.

 

  1. Dengan memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Pihak Pertama dapat mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Kedua karena pengingkaran ketentuan Perjanjian ini dan atau penyalahgunaan jabatan.

 

  1. Pengunduran diri dengan baik berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja.

 

  1. Pengunduran diri dengan baik tersebut diperlihatkan melalui kondisi-kondisi berikut:

ü  Pihak Kedua harus mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dengan menyebutkan alasannya paling lambat [........(.......................)] hari sebelum tanggal pengunduran diri berlaku. Namun demikian, Perusahaan atas kebijakannya berhak meminta karyawan yang bersangkutan untuk meninggalkan Perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama [........(.........................)] hari tersebut.

ü  Pihak Kedua tetap melaksanakan tugasnya sampai tanggal pengunduran diri mulai berlaku.

ü  Pihak Kedua tidak boleh berada dibawah kontrak yang mengikat.

ü  Semua fasilitas Pihak Kedua diselesaikan (misalnya: pinjaman yang masih terhutang harus telah dibayar kembali sepenuhnya, dll.).

 

  1. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pihak Kedua akan mengembalikan seluruh dokumen perusahaan dalam bentuk tertulis atau disket, kunci, kartu pas, kartu tanda pengenal milik Perusahaan, seragam, atau barang-barang perusahaan lainnya.

 

 

Pasal 12b

HAK CIPTA

Pihak Kedua menyetujui untuk memberitahukan segera dan menyeluruh kepada Pihak Pertama seluruh informasi berkenaan dengan penemuan, perolehan, rancangan, pengembangan, perbaikan, materi dan rahasia dagang yang bersifat hak cipta selama Pihak Kedua dipekerjakan oleh Pihak Pertama.

 

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hokum yang sama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, tahun yang telah disebutkan dalam perjanjian ini.

 

 

Pihak Pertama                                                           Pihak Kedua

 

 

 

[......................]                                                          [......................]

 

Categories: Uncategorized Tags:

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

November 11th, 2013 No comments

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

 

Perjanjian Jual Beli ini dibuat pada hari _____ , tanggal _____ oleh dan antara:

 

1. Nama         :

Umur          :

Pekerjaan   :

Alamat       :

Dalam hal ini bertindak untuk dan nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

2. Nama         :

Umur          :

Pekerjaan   :

Alamat       :

Dalam hal ini bertindak untuk dan nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

 

-     Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik yang sah dari sebidang tanah hak milik yang terletak di _____ , seluas _____ m2 (_____ meter persegi) yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor _____ tanggal _____).

 

-     Bahwa PIHAK PERTAMA berkehendak menjual tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini berkehendak membeli dari PIHAK PERTAMA.

 

Selanjutnya Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

 

 

Pasal 1

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

 

1.   Harga jual beli tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp _____ (_____ Rupiah).

 

2.   Cara pembayaran harga penjualan dan pembelian tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebesar Rp _____  (_____ Rupiah) telah dibayarkan sebelum Perjanjian ini ditandatangani dan karenanya telah diberikan tanda penerimaan yang sah berupa kuitansi.

b. Sisanya dibayarkan pada waktu penandatangan Perjanjian ini oleh Para Pihak, dan Perjanjian ini berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah.

 

 

Pasal 2

JAMINAN

 

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa apa yang dijual/dipindahkan haknya dalam Perjanjian ini adalah benar haknya PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak dipertanggungkan dengan cara apa pun juga, belum dijual kepada orang lain. Dan, tentang hal itu baik sekarang maupun di kemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apa pun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dipindahkan haknya ini. Dan, karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut.

 

 

Pasal 3

MASA BERLAKU PERJANJIAN

 

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing.

 

 

Pasal 4

PENYERAHAN TANAH

 

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya _____ hari setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh pembayarannya.

 

 

Pasal 5

STATUS KEPEMILIKAN

 

Tanah tersebut beserta segala keuntungan maupun kerugiannya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dengan demikian hak kepemilikan Tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 6

BALIK NAMA

 

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA, yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK PERTAMA, untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA menjalankan hak dengan nama apa pun juga yang ada pada dan/atau yang dapat dijalankan oleh PIHAK PERTAMA sebagai yang menguasai Tanah tersebut.

 

 

Pasal 7

BIAYA-BIAYA

 

1.   Ongkos-ongkos dan biaya yang berhubungan dengan balik nama atas Tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA

.

2.   PIHAK PERTAMA bersedia membayar segala macam pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah sebelum Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

 

3.   Setelah peyerahan Tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka segala macam pajak, iuran, dan pungutan atas Tanah menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

1.   Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

 

2.   Bilamana musyawarah tersebut ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk milih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _____ .

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

PIHAK PERTAMA                                                         PIHAK KEDUA

 

 

_______________                                                            ______________

 

 

SAKSI-SAKSIL:

 

 

 

Categories: Uncategorized Tags: